-
-
-
Loading
Loading
Geopark Toba. (Antaranews)
JAKARTA, ARAHDESTINASI.COM - Geopark Kaldera Toba mendapatkan kartu kuning dari UNESCO karena dinilai belum dikelola secara optimal. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hariyanto, menjelaskan bahwa penilaian tersebut diberikan setelah tim UNESCO menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan taman bumi tersebut.
Menurut Hariyanto, salah satu catatan utama dari tim penilai adalah kurangnya sinergi antar-pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan Geopark Kaldera Toba. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan edukatif dan pariwisata berkelanjutan juga dinilai masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan geopark belum sepenuhnya memberdayakan komunitas sekitar secara aktif dan berkelanjutan.
UNESCO juga mencatat bahwa di banyak situs geologi di kawasan Kaldera Toba belum tersedia standar penyampaian informasi yang memadai, sementara fasilitas pendukung yang ada dianggap kurang layak dan tidak terawat dengan baik. Kekurangan ini diperburuk oleh minimnya partisipasi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark dalam berbagai forum regional dan internasional yang diselenggarakan UNESCO.
Dalam laporannya, dilansir Antara, UNESCO menekankan pentingnya perbaikan pengelolaan, peningkatan kerja sama lintas lembaga, serta upaya serius untuk memperkuat aspek edukasi mengenai geologi, biologi, dan budaya. Jika dalam dua tahun ke depan tidak ada peningkatan signifikan, status Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark terancam dicabut.
"Ini perlu dipenuhi dan ikuti namun membutuhkan dukungan anggaran yang besar," kata Hariyanto.
"Sebagai contoh, kegiatan di bulan September 2025 mendatang yang akan digelar di negara Chili, Amerika Selatan, yang tentunya membutuhkan dana yang besar untuk dapat hadir," ia menambahkan.
Dia menyampaikan bahwa pengelola taman bumi juga perlu mengikuti kegiatan pelatihan rutin yang diadakan di negara seperti Maroko, Yunani, Prancis, dan Jepang.
Menurut dia, mengirim perwakilan pengelola taman bumi untuk mengikuti kegiatan pelatihan di luar negeri semacam itu membutuhkan biaya besar pula.
Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4 sampai 5 September 2023.
UNESCO memberikan kartu kuning karena menilai pengelola taman bumi tidak memenuhi beberapa kriteria pengelolaan yang telah ditetapkan.
"Kartu kuning bukan dalam bentuk sertifikat ataupun dokumen, kartu kuning artinya masa revalidasi diberikan untuk dua tahun karena masih diperlukan peningkatan visibilitas geosite agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami tentang geopark," kata Hariyanto.
Kementerian Pariwisata bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopak berusaha melakukan pembenahan guna mendapatkan kembali kartu hijau untuk Geopark Kaldera Toba.
Kementerian Pariwisata berkoordinasi dan melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengelolaan taman bumi tersebut.
Pemerintah pusat pada tahun 2024 mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Rp56,6 miliar untuk biaya pembangunan infrastruktur fisik dan kegiatan nonfisik penunjang pengembangan objek wisata Danau Toba.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menginstruksikan organisasi-organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pembenahan Geopark Kaldera Toba.
Hariyanto mengatakan bahwa pemerintah daerah di sekitar Danau Toba telah memahami pentingnya sinergi dalam menjaga status UNESCO Global Geopark dan menyatakan komitmen untuk berpartisipasi dalam upaya pembenahan.
"Pemda juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat perbaikan pada aspek manajemen, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal sesuai rekomendasi UNESCO," katanya.
Taman bumi lain yang pada tahun 2023 mendapat kartu kuning dari UNESCO adalah Gua Zhijindong di China, Taman Nasional Regional Luberon di Prancis, Madonie di Italia, dan Colca y Volcanes de Andagua di Peru.
