TOBA, ARAHDESTINASI.COM - Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menggelar rapat koordinasi bersama para kepala daerah di kawasan Danau Toba dan sejumlah instansi terkait sebagai bagian dari langkah konkret untuk mengembalikan status Green Card UNESCO bagi Geopark Kaldera Toba.
Dalam arahannya, Wamenpar menyampaikan bahwa upaya selama dua tahun terakhir telah mempersiapkan semua pihak untuk menghadapi momen penting ini. Ia berharap hasil revalidasi UNESCO yang akan datang dapat membawa hasil yang positif.
“Dua tahun proses kita jalani dan kita sudah melakukan persiapan-persiapan menghadapi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sesuai dan kemudian mendapatkan hasil yang positif. Jadi untuk itu saya ingin mendengarkan dulu bagaimana proses simulasi yang sudah dilakukan yang sedang berjalan juga saat ini,” kata Wamenpar Ni Luh Puspa di Caldera Toba Nomadic Escape, Toba, Sabtu (12/7).
Wamenpar menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesamaan visi di antara seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta adanya rencana aksi yang terpadu dan komitmen kuat untuk menjawab empat rekomendasi utama dari UNESCO. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan riset geologi, penambahan informasi edukatif di seluruh geosite, pelestarian budaya lokal, serta keaktifan dalam menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dan internasional.
Melihat empat rekomendasi UNESCO ini, Wamenpar Ni Luh mendorong agar pemda dan instansi terkait segera memperbaiki, menindaklanjuti, dan mengevaluasi langkah yang telah berjalan, mencakup identifikasi akar masalah, meninjau progres perbaikan yang sudah berjalan, dan memetakan pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan.
“Kita juga harus segera menyelaraskan dan meningkatkan seluruh program kerja kita, seperti melaporkan kegiatan Gerakan Wisata Bersih yang pernah berlangsung di dua titik yakni kawasan Amphiteater Waterfront City Pangururan pada 4 Mei 2025 dan kawasan Pantai Bebas Parapat pada 5 Mei 2025,” kata Ni Luh lewat keterangan tertulis yang diterima Redaksi.
Wamenpar Ni Luh juga menyarankan agar seluruh daerah dan instansi terkait mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga Kaldera Toba, di antaranya edukasi terhadap kebiasaan masyarakat supaya itu melakukan pembakaran di sekitar area geosit dan mengedukasi masyarakat dalam menjaga kebersihan di sekitar area geosit.
“Untuk masalah kebakaran, selama kedatangan Asesor UNESCO saat revalidasi pada 21 - 25 Juli 2025, perlu dibentuk tim patroli atau satgas khusus. Dan untuk mitra UMKM di lokasi yang didatangi benar-benar terlatih dan siap untuk menjelaskan jawaban,” kata Wamenpar Ni Luh.
Menurut Ni Luh, status Green Card bukan sekadar label. Namun jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di sekitar Danau Toba, yang nantinya akan berdampak pada banyak kunjungan wisatawan, lebih banyak investasi, lebih banyak peluang ekonomi, dan yang terpenting, pelestarian alam dan budaya Danau Toba yang tak ternilai harganya.
“Saya yakin, dengan semangat gotong royong, dedikasi, dan komitmen yang kuat dari kita semua, kita akan mampu menghadapi tantangan ini. Mari kita jadikan momen revalidasi 2025 sebagai titik balik kebangkitan Geopark Kaldera Toba,” kata Wamenpar.
General Manager Badan Pengelola Geopark Azizul Kholis menjelaskan berbagai persiapan yang dilakukan pada kegiatan revalidasi Geopark Kaldera Toba.
“Kami sejak 11 hingga 13 Juli ini sedang _on progress_ pra-revalidasi dengan mengundang Professor Soojae Lee dari Korea. Dan ada masukan-masukan, seperti pada tahun 2024, Pemprov Sumut telah melakukan penelitian, namun beliau meminta untuk menggunakan bahasa Inggris pada semua laporannya. Serta nantinya kami juga bisa menjelaskan tentang geosite ini dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti anak-anak sekolah,” kata Azizul.
Pada kesempatan ini Wamenpar juga memastikan persiapan dari masing-masing kepala daerah dalam komitmennya atas Geopark Danau Toba dalam meraih Green Card UNESCO.
Wamenpar Saat berbincanguntuk raih kembali Green Card Kaldera Toba. (Dok Kemenpar)
