-
-
-
Loading
Loading
Foto: dok Kemendes PDTT
ARAHDESTINASI.COM: Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Anwar Sanusi mengatakan, salah satu cara mempercepat pembangunan ekonomi lokal, yaitu dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"BUMDes diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi yang menjadi kunci untuk memicu pergerakan ekonomi desa ke depan. Di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan secara utuh, tidak hanya pemberdayaan ekonomi, melainkan juga pembangunan kelembagaan, penguatan kapasitas SDM dan menajerial, pengembangan jejaring ekonomi dan hilirisasi ekonomi," tutur Anwar saat menjadi panelis pada acara Four High-Level Meeting on Country-Led Knowledge Sharing (HLM CKS) 4 “Local Innovation as a Driver for Global Development” di Nusa Dua, Bali, Senin (15/10).
Anwar menambahkan, jumlah BUMDes meningkat signifikan. Pada akhir 2014 jumlahnya hanya 1.022, namun hingga akhir 2017 meningkat drastis menjadi 39.149 BUMDes. Kemudian pada 2018 ini tercatat sekitar 56% desa telah memiliki BUMDes. Peningkatan itu menurut Anwar disebabkan antusiasme desa meningkat dan BUMDes menjadi salah satu program prioritas penggunaan dana desa. Meski demikian masih ada BUMDes yang belum efisien.
"Apa yang membuat belum efisien? Mungkin tidak didukung oleh SDM yang mumpuni. Sebagai solusi kami memiliki pendekatan dalam mendidik desa melalui Akademi Desa 4.0. Kami coba latih desa dari aspek pembangunan desa termasuk BUMDes-nya. Bursa Inovasi Desa juga menjadi media untuk saling bertukar informasi,” lanjutnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Perbekal (Kepala Desa) Desa Kutuh, Bali I Wayan Purja mengatakan, masing-masing desa memiliki peluang yang berbeda. Setelah melalui beragam tahapan, BUMDes Desa Kutuh kini sudah berjalan dengan 8 unit usaha dan 2 layanan, mulai dari sektor pariwisata sampai simpan pinjam.
"Sekarang Desa Kutuh nol kemiskinan dan nol pengangguran. BUMDes menyediakan barang dan mendistribusikannya ke warung dan kafe. Hampir tiap tahun bisa menyekolahkan warganya ke tingkat sarjana dan master," ungkapnya.
Sementara itu, Woo Sung Lee dari STEPI South Korea menjelaskan terkait inovasi lokal di Korea. Ia mengatakan program pemerintah Korea yang baru diinisasi LSM dan swasta adalah membantu pemerintah melihat dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat.
"Di Korea, kepemilikan desa dan pembangunan dimulai dari komunitas tapi dibantu pemerintah dengan memberikan insentif, penghargaan, ataupun hadiah. Kami melihat inovasi di desa banyak tantangan. Kita harus menangkap kisah sukses yang bisa disebarkan, bukan hanya tentang memperbaiki ekonomi masyarakat," paparnya.
HLM4 on CLKS diselenggarakan selama 3 hari (15-17 Oktober 2018). Pada hari pertama agenda pertemuan meliputi High Level Panel, Knowledge Market Place, dan enam Parallel Thematic Session. Agenda kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan field visit di hari kedua ke beberapa lokasi di Bali untuk menampilkan program-program inovasi lokal. Forum ini diikuti oleh 250 peserta nasional dan internasional yang berasal diantaranya dari Asia, Afrika, dan Kepulauan Pasifik. (*)
