Loading
ARAHDESTINASI.COM: Kementerian pariwisata akan membentuk manajemen krisis di 10 destinasi yang dinilai rawan peristiwa dan bencana baik alam mau pun sosial.
Biro Komunikasi Publik melemparkan wacana tersebut ke Menteri Pariwisata untuk mengatasi berbagai krisis terkait bencana alam mau pun berbagai peristiwa yang bisa menjatuhkan image pariwisata. “Manajemen krisis ini diperlukan mengingat banyak peristiwa baik alam mau pun sosial tak bisa dihindari, sehingga butuh wadah yang bisa menangani dengan cepat untuk mewujudkan pariwisata yang terus berkesinambungan,” papar Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti, dalam pertemuan dengan wartawan pariwisata yang tergabung dalam Forum Wartawan Pariwisata di Jakarta, baru-baru ini.
Wacana itu sudah dilempar ke Menteri Pariwisata dan sudah memasuki banyak tahapan untuk diwujudkan. Manajemen krisis nantinya akan ditempatkan di 10 destinasi yang mewakili Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Destinasi di ketiga greater tersebut menjadi kantong penyumbang wisatawan dan rawan bencana alam, non alam, mau pun sosial. Selain itu juga ada kriteria tengah dipersiapkan menjadi destinasi branding dan prioritas.
Baca juga:
Pariwisata Indonesia Cetak Pertumbuhan Positif, Kemenparekraf Genjot Promosi & Event DaerahModel ini sudah dibahas bersama 10 kepala dinas pariwisata yang kami nilai perlu memiliki kelembagaan manajemen krisis. Mereka menyambut baik dan merasa membutuhkan. Namun untuk melaksanakannya butuh surat resmi dari Menpar. Surat itu sudah dibuat dan akan segera kami serahkan ke menteri,” terang Guntur.
Ke sepuluh destinasi yang akan dibangun kelembagaan manajemen krisis itu, antara lain di wilayah barat ada Kepulauan Riau (Kepri), Palembang (Sumatra Selatan), DKI Jakarta, Joglosemar (Jogja, Solo, Semarang), dan Banyuwangi (Jawa Timur). “Ada banyak pertimbangan pemilihan daerah yang sedang diusulkan. Kepri misalnya, merupakan provinsi dengan pintu masuk wisatawan terbanyak yang juga rawan bencana sosial. Begitu ada peristiwa wisatawan dari Singapura dan Malaysia langsung merosot,” ujar Guntur.
Di wilayah tengah ada Bali dan Nusa Tenggara Timur dengan destinasi prioritasnya Labuan Bajo. Di wilayah timur ada Maluku dan Papua. “Tapi sekali lagi, ini masih dalam konsep gran design. Implementasinya sedang dalam proses, belum bisa dijanjikan kapan bisa terbentuk. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kelincahan ke[ada dinasnya,” pungkas Guntur. (*)