BPH Migas Kerja Sama dengan Kemendes PDTT

ARAHDESTINASI.COM: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang memiliki program Mini SPBU untuk mempercepat program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di kecamatan terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyambut baik ide proaktif dari Kepala BPH Migas beserta jajarannya untuk membantu distribusi BBM di desa-desa dan mengadakan ketersediaan bahan bakar di desa-desa. Ia menjelaskan selama ini sudah ada kerja sama dengan Pertamina melalui Pertashop dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Exxon mobil dengan BUMDes.

"Dengan adanya komitmen dari BPH Migas ini mudah-mudahan bisa lebih cepat karena masih banyak desa-desa yang memerlukan adanya case station, kalau itu bisa dipercepat mungkin pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih baik lagi," ujarnya saat menerima audiensi dari BPH Migas di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, belum lama ini.

Ia melanjutkan, selama ini masih ada yang harus menempuh jarak berkilo-kilo untuk mendapatkan bahan bakar. Beberapa daerah sudah dibantu dengan BBM satu harga.

• Baca juga:

  BUMDes Ngadirejo Kembangkan Rest Area Sepodang

"Kalau Kemendes PDTT lebih prioritas ke kerja sama dengan BUMDes untuk BBM yang non Subsidi sekaligus kita mengedukasi masyarakat yang mampu, supaya tidak pakai BBM bersubsidi. Respon masyarakat cukup baik, seperti pilot project kita di Sukabumi, Purwakarta, dan Pandeglang. Ke depannya saya berharap di daerah-daerah 3T menjadi prioritas," terangnya.

Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan sinergitas antara BPH Migas dan Kemendes PDTT untuk mewujudkan BBM satu harga sejalan dengan komitmen Presiden RI sampai 2024 di 500 lokasi. Menurut dia, terdapat 1.582 kecamatan 3T yang belum memiliki penyalur. Ditargetkan hingga 2024 akan terbangun 330 penyalur.

• Baca juga:

  Kemendes PDTT akan Maksimalkan Desa Wisata

"Masih ada 1.252 kecamatan yang belum ada sama sekali. Di sinilah kita akan masuk. Kita menghimbau badan usaha khususnya Pertamina maupun swasta berlomba-lomba membangun di 1.252 kecamatan 3T tadi. Kita mengutamakan mengisi kecamatan 3T untuk yang mini SPBU tapi skala keekonomian," ungkapnya.

Pihaknya berharap kebutuhan penyalur BBM di wilayah 3T dapat diperankan oleh BUMDes atau gabungan beberapa BUMDes dengan dana desa.

• Baca juga:

  BUMDes Desa Kemandang Kelola Kolam Renang & Homestay

"Jadi BUMDes-BUMDes inilah nanti kita harapkan bisa lebih menjadi semacam investor untuk mini SPBU yang keekonomian tadi," tekannya.

Berdasarkan audiensi BPH Migas dengan Kemendes PDTT ini selajutnya akan dibentuk tim teknis, untuk mengetahui di daerah mana saja pilot project yang akan dilaksanakan. Diketahui sudah ada 7.000 desa mandiri yang dinilai sudah siap, kemudian terkait jumlah BUMDes dan jumlah desa kategori 3T akan dibahas lebih lanjut. (*)