Kementerian Pariwisata Tegaskan Komitmen Lindungi Raja Ampat dari Ancaman Tambang

JAKARTA, ARAHDESTINASI.COM - Kementerian Pariwisata RI menegaskan komitmennya untuk melindungi kawasan Raja Ampat dari ancaman eksploitasi pertambangan, sebagai bagian dari respons terhadap isu nasional yang ramai diperbincangkan publik terkait kelestarian wilayah tersebut.

Menteri Pariwisata Widiyanti menekankan pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan sektor pariwisata.

“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Menteri Widiyanti lewat keterangan tertulis yang diterima Redaksi baru-baru ini. 

• Baca juga:

  Lindungi Ekowisata Raja Ampat, Kemenparekraf Ambil Tiga Langkah Strategis Hadapi Ancaman Tambang Nikel

Untuk menjaga kelestarian Raja Ampat yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia, Kementerian Pariwisata telah menempuh tiga langkah konkret:

1. Kunjungan dan Dialog DPR RI 

Pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025, Kementerian Pariwisata mendampingi Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Raja Ampat. Dialog terbuka digelar bersama masyarakat, khususnya masyarakat adat, yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberian izin tambang nikel baru.

• Baca juga:

  Covid-19 Beri Kesempatan Raja Ampat Benahi Sektor Pariwisata

Masyarakat menyatakan bahwa Raja Ampat harus tetap dijaga sebagai kawasan wisata konservatif, bukan zona industri ekstraktif. Komisi VII DPR pun berkomitmen menindaklanjuti aspirasi ini ke parlemen serta mendorong evaluasi perizinan tambang oleh pemerintah pusat.

2. Rapat Koordinasi dengan Pemprov Papua Barat Daya

Pada 4 Juni 2025, Menteri Pariwisata menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat bahwa Raja Ampat harus terus diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, destinasi unggulan pariwisata, dan bagian dari geopark UNESCO.

• Baca juga:

  Gubernur Papua Barat Jamin Keamanan Wisatawan di Raja Ampat

Gubernur Elisa menekankan bahwa potensi wisata Raja Ampat lebih berkelanjutan dibanding aktivitas tambang, baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya masyarakat setempat.

3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor 

Pada 5 Juni 2025, digelar rapat koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Fokus utama rapat adalah mendorong transformasi pariwisata Raja Ampat ke arah quality tourism dengan pendekatan sustainable tourism dan investasi hijau.

Seluruh kebijakan pengembangan Raja Ampat ke depan akan berlandaskan pada tiga prinsip utama: keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial bagi masyarakat lokal, dan ketahanan ekosistem laut.

4. Raja Ampat Harus Jadi Contoh Pembangunan Berbasis Alam

Kementerian Pariwisata berharap agar Raja Ampat tidak hanya menjadi ikon pariwisata Indonesia, tetapi juga model pembangunan berbasis kelestarian alam yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

“Pengembangan Raja Ampat tidak boleh dikompromikan dengan aktivitas yang merusak lingkungan. Kawasan ini harus kita jaga sebagai warisan dunia,” tegas Menteri Widiyanti.