NTT Tolak Wacana Label Wisata Halal

ARAHDESTINASI.COM: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyatakan tidak setuju atau menolak wacana penerapan label wisata halal di Labuan Bajo, Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores.

"Gubernur sendiri sudah memberikan penegasan bahwa tidak setuju dengan wacana label wisata halal di Labuan Bajo," kata Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Wayan Darmawa di Kupang, baru-baru ini.

Dia mengemukakan hal itu, terkait wacana penerapan label wisata halal di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

• Baca juga:

  Karena Cuaca Buruk, BBKSDA NTT Perpanjang Penutupan Sementara Taman Nasional Mutis Timau

Menurut Wayan Darmawa, pemerintah pusat sebaiknya tidak memaksakan kehendak untuk menerapkan label wisata halal di wilayah paling barat Pulau Flores itu.

Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo, Shana Fatina yang berbicara dalam acara sosialisasi paket wisata halal per 30 April 2019 menyatakan, konsep wisata halal diharapkan dapat membantu peningkatan kunjungan wisatawan.

• Baca juga:

  Wings Air akan Buka Rute Kupang-Ruteng

"Selain itu, wisata halal tersebut diharapkan pula dapat memperluas pangsa pasar Labuan Bajo, khususnya bagi wisatawan Muslim," kata Shana Fatima.

Gubernur NTT, Viktor Laiskodat mengecam rencana label wisata halal di Labuan Bajo. Menurut dia, mere-branding wisata di Labuan Bajo Flores, sama dengan mendatangkan konflik pada bisnis pariwisata yang bisa merambat ke konflik sosial lainnya.

• Baca juga:

  NTT Targetkan Pembangunan 22 Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat

"Mana ada wisata di NTT pakai halal, lalu nanti yang haram yang mana. Kalau ada wisata halal, berarti yang lain haram dong," kata Viktor Laiskodat.

Gubernur mengatakan bersyukur, karena pariwisata Labuan Bajo, berkembang di tengah situasi masyarakat yang sangat kondusif dan nyaman untuk dikunjungi.

Jangan Dibuat DikotomiPengamat ekonom dari International Fund for Agricultural Development (IFAD), Dr James Adam mengatakan, sektor pariwisata jangan dibuat dikotomi halal dan haram.

"Saya kaget membaca berita tentang pariwisata halal, dan itu berarti ada pariwisata haram. Ini yang aneh kok soal pariwisata dibuat dikotomi halal haram," kata James Adam seperti dikutip Antara di Kupang, baru-baru ini.

Menurut dia, sektor pariwisata sebagai lokomotif ekonomi suatu wilayah sangat berkaitan erat dengan urusan universal, yang artinya, siapa saja punya peluang untuk menikmati.

"Jangan dikaitkan dengan urusan agama, nanti bisa-bisa dibuat obyek wisata, hotel dan restoran berdasarkan agama," katanya menjelaskan.

Dia menambahkan, karena bersifat universal maka siapa saja yang menikmati program pariwisata diberi kesempatan untuk mengontrol diri sendiri sesuai keinginan, kebutuhan dan ajaran agamanya.

"Biarlah setiap individu mengatur dirinya sendiri, jangan pemerintah mengatur hak asasi manusia berkaitan dengan urusan pariwisata," kata James Adam.

Menurut dia, kepercayaan atau agama setiap orang berhubungan dengan sang pencipta, bukan dengan aturan manusia. Wisatawan mancanegara tidak pernah mau pusing dengan urusan halal dan haram sebab mereka tau apa yang akan mereka nikmati.

“Buktinya di Bali banyak sekali wisatawan yang datang dari Timur Tengah tetapi tidak ada masalah dengan soal halal dan haram,” tandasnya. (*)