NTT Targetkan Pembangunan 22 Kawasan Wisata Berbasis Masyarakat

ARAHDESTINASI.COM: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan pembangunan 22 kawasan wisata berbasis masyarakat yang tersebar di 22 kabupaten.

“Target kami ada 22 kawasan wisata yang dibangun, tahun ini kami sudah mulai bangun tujuh kawasan yang semuanya berbasiskan masyarakat setempat atau tourism estate,” papar Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wayan Darmawa seperti dikutip Antara belum lama ini.

Tujuh kawasan wisata yang dibangun pada 2019 di antaranya, Perairan Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Pantai Liman di Pulau Semau Kabupaten Kupang, Fatumnasi di Kecamatan Timor Tengah Selatan. Selain itu, kawasan wisata Koanara di Kabupaten Ende, Wolwal di Kabupaten Alor, Lamalera di Kabupaten Lembata, dan Praimadita di Kabupaten Sumba Timur.

• Baca juga:

  Wings Air Buka Rute Baru Kupang-Lembata

“Masing-masing kami alokasikan dana sekitar Rp1,2 miliar lebih, dan setelah tujuh kawasan ini selanjutnya dibangun untuk daerah-daerah lain dengan total nanti ada 22 kawasan wisata,” katanya.

Menurut mantan Kepala Bappeda Provinsi NTT itu, aspek penting dari pembangunan semua kawasan wisata ini yaitu dilakukan berbasiskan pada masyarakat.

Artinya, kata Wayan, pembangunan fasilitas pendukung seperti pondok atau cottage, penginapan, restoran, dikerjakan kelompok masyarakat setempat bekerja sama dengan pemerintah desa dan badan usaha milik desa (BUMDes).

“Jadi tidak pakai tender pihak ketiga tapi kami gunakan pendekatan swakelola tipe 3 dengan kemitraan langsung dengan kelompok masyarakat,” katanya.

Menurutnya, pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini sesuai dengan semangat yang selalu digaungkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat bahwa masyarakat harus bergerak dalam mewujudkan NTT bangkit dan sejahtera.

Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat juga merasakan langsung manfaat pembangunan pariwisata yang menghadirkan lapangan kerja baru.

“Di sisi lain pembangunan berbasis masyarakat juga akan mempercepat pekerjaan karena terbukti banyak infrastruktur di desa-desa yang sudah dibangun dan justeru dikerjakan masyarakat sendiri,” ujarnya. (*)