Kemenpar Siapkan Bantuan Penanganan Sampah untuk Destinasi Wisata Prioritas

JAKARTA, ARAHDESTINASI.COM – Upaya meningkatkan kebersihan destinasi wisata di Indonesia terus dilakukan pemerintah. Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah pemberian bantuan dana khusus bagi daerah tujuan wisata untuk mendukung penanganan sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata saat ini sedang memperjuangkan skema bantuan pemerintah (banper) yang dapat dimanfaatkan destinasi wisata untuk mengatasi persoalan kebersihan.

"Kami sedang mengupayakan bantuan pemerintah untuk mendukung kebersihan destinasi wisata," ujar Ni Luh Puspa dalam Rapat Kerja Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

• Baca juga:

  Bukan Hanya Kuliner, Gastronomi Disebut Jadi Masa Depan Pariwisata Indonesia

Menurutnya, persoalan sampah dan kebersihan masih menjadi tantangan di sejumlah destinasi wisata. Karena itu, Kementerian Pariwisata terus berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait guna mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kementerian Pariwisata juga telah melakukan pendataan terhadap sejumlah daerah wisata yang menghadapi persoalan penanganan sampah. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan lokasi prioritas penerima bantuan.

• Baca juga:

  Piala Dunia 2026 Dongkrak Pariwisata Meksiko, Diprediksi Datangkan 10 Juta Wisatawan Tambahan

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan untuk mendukung program kebersihan destinasi wisata. Namun hingga saat ini pencairannya masih menunggu penyempurnaan dokumen perencanaan pemerintah.

Menurut Bayu, dana bantuan tersebut masih diblokir oleh Kementerian Keuangan karena menunggu revisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026. Pencairan baru bisa dilakukan setelah Peraturan Presiden terkait penyempurnaan RKP diterbitkan.

• Baca juga:

  Tak Sekadar Tempat Transit, Bandara Hasanuddin Kini Jadi Wajah Pariwisata Sulawesi Selatan

"Kami sedang mengupayakan revisi isi RKP 2026 agar dana bantuan pemerintah ini bisa segera dimanfaatkan," jelasnya.

Nilai bantuan yang berpotensi dicairkan diperkirakan mencapai sekitar Rp4,6 miliar.

Selain bantuan kebersihan, Kementerian Pariwisata juga memperoleh dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas menuju kawasan wisata.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi, menyebutkan bahwa dukungan tersebut mencakup pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan sampah di kawasan pariwisata.

Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai pemerintah perlu memperkuat dukungan sarana dan prasarana kebersihan di destinasi wisata. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti tempat sampah, alat kebersihan, hingga toilet yang layak sangat berpengaruh terhadap kenyamanan wisatawan.

Ia bahkan mendorong agar dana yang belum terserap dapat dialihkan untuk memperluas program Gerakan Wisata Bersih (GWB) yang selama ini telah berjalan di sejumlah lokasi wisata.

Chusnunia menilai upaya menjaga kebersihan destinasi tidak cukup hanya melalui koordinasi lintas sektor, tetapi juga membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar dan pelaksanaan yang lebih masif.

"Kita berharap Kementerian Pariwisata dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sarana dan prasarana destinasi wisata, sehingga kebersihan dan kualitas layanan wisata semakin baik," ujarnya.

Peningkatan fasilitas kebersihan dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat daya saing pariwisata Indonesia. Destinasi yang bersih, nyaman, dan tertata tidak hanya meningkatkan pengalaman wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata yang berkelanjutan.