Loading
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato pada kegiatan Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (4/6/2025). ANTARA/Sugiharto Purnama
MATARAM, ARAHDESTINASI.COM – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi mengizinkan pemerintah daerah untuk kembali mengadakan berbagai kegiatan, termasuk rapat, di hotel dan restoran. Kebijakan ini bertujuan mendukung pemulihan sektor perhotelan dan restoran yang terdampak pasca regulasi anggaran.
Saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram pada Rabu (4/6/2025), Tito menegaskan dirinya telah berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan ini.
“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin, karena saya sudah bicara langsung dengan Presiden,” ujar Mendagri.
Dorong Pemulihan Ekonomi Hotel dan Restoran Lewat Kegiatan Pemerintah
Tito menilai industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) menjadi penopang utama bagi kelangsungan bisnis hotel dan restoran. Banyak karyawan yang menggantungkan hidup dari kegiatan ini, termasuk para pemasok makanan dan minuman yang menjadi bagian dari rantai pasok sektor tersebut.
Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran, terutama yang hampir kolaps. Itu bisa menghidupkan perekonomian mereka,” kata Tito.
Pemerintah Daerah Diimbau Bijak dalam Mengelola Anggaran
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp50 triliun oleh pemerintah pusat berlaku untuk 552 daerah di Indonesia, namun tidak secara signifikan mengganggu pos belanja lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk mengadakan pertemuan di luar kantor, termasuk di hotel dan restoran.
Namun demikian, Mendagri juga mengingatkan agar penyelenggaraan kegiatan tetap dilakukan secara bijak dan proporsional.
"Perjalanan dinas silakan saja, yang penting gunakan perasaan. Kalau bisa cukup tiga sampai empat kali rapat, jangan dibuat sampai 10 kali," ujarnya mengingatkan dikutip dari Antara .
Relevansi Kebijakan dengan Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah
Kebijakan ini menjadi angin segar bagi sektor pariwisata dan industri pendukungnya. Pemanfaatan hotel dan restoran sebagai lokasi kegiatan pemerintah tidak hanya mendorong pemulihan ekonomi, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha lokal dalam membangkitkan perekonomian daerah pasca-pandemi dan restrukturisasi fiskal.