Tim Khusus Penanganan Pulau Komodo telah Dibentuk

ARAHDESTINASI.COM: Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) telah membentuk tim khusus untuk meneliti persoalan di Pulau Komodo serta mencari solusi terbaik untuk wisatawan, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Tim arahan JK tersebut dikoordinasi langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dengan melibatkan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Persoalan Pulau Komodo bergulir sejak November 2018, ketika Gubernur Viktor mengatakan akan menutup Pulau Komodo karena khawatir dengan kelestarian hewan langka tersebut. Wacana penutupan dilakukan untuk memulihkan mata rantai makanan yang kian menipis, sehingga membuat pertumbuhan komodo terhambat atau kian mengecil.

Viktor Laiskodat juga memunculkan wacana untuk menaikkan harga tiket masuk bagi wisatawan asing sebesar 500 dolar AS dan turis domestik senilai 100 dolar AS.

Terkait persoalan tersebut, selain membentuk tim khusus untuk meneliti dan mecari solusi dari persoalan yang ada, JK menyarankan Taman Nasional Komodo tidak perlu ditutup untuk keperluan perawatan terhadap hewan komodo, melainkan dilakukan penataan kembali secara bertahap.

"Saya sudah bicara dengan Gubernur NTT bahwa memang komodo itu harus direvitalisasi, ditataulang, tapi sebaiknya bertahap. Jadi tidak ditutup, tapi ditataulang," kata JK di Kantor Wapres belum lama ini.

Proses pemeliharaan Pulau Komodo, menurut JK, dapat dilakukan dengan tetap membuka destinasi wisata yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO tersebut. Salah satu solusinya, para wisatawan dapat diarahkan untuk mengunjungi tempat wisata sekitar selama pemeliharaan Taman Nasional Komodo dilakukan.

"Mungkin tahun ini Pulau Komodo diperbaiki, twisatawan bisa pergi ke pulau lain. Pulau Rinca kan ada komodo juga. Di situ kan ada Pink Beach juga. Dengan demikian masyarakat tetap punya kerjaan. Jadi bertahap, tidak ditutup," katanya. (*)