-
-
-
Loading
Loading
Foto: http://disparekraf.sumbawabaratkab.go.id/
ARAHDESTINASI.COM: Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menantang bupati Sumbawa Barat untuk membangun desa-desa wisata di areal pertanian dari anggaran dana desa. "Saya akan datang ke Sumbawa, kalau di sana sudah ada 10 desa wisata," tantangnya menjawab undangan Wakil Bupati Sumbawa Barat untuk menghadiri Harlah Kabupaten pada November mendatang.
Eko meminta dilakukan penyisihan anggarkan dana desa antara Rp50 sampai Rp100 juta dari untuk membuat desa wisata. “Bikin kafe-kafe di areal desa wisata pertanian, tiap desa harus punya, karena itu membuka lapangan kerja juga, bisa menyerap hingga 85 orang. Dalam 3 bulan ke depan, 20 desa yang siap punya desa wisata dan bisa menentukan produk unggulan berskala besar di Sumbawa Barat akan saya bantu," katanya memberi petunjuk kepada 57 Kepala Desa dari 8 Kecamatan yang ada di Sumbawa Barat di kantor Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta, belum lama ini.
Pada pertemuan tersebut, kepala-kepala desa mengemukakan kendala pembangunan desa terkait implementasi dana desa. Di antaranya kebutuhan pembangunan mesin pengering (dryer) ketika petani sudah menanam jagung, kendala pasar setelah industri rotan dan rumput laut yang telah berproduksi, permasalahan program padat karya tunai (PKT) yang upahnya masih dirasakan minim, hingga masalah ketersediaan air setelah dibangun embung.
Menanggapi persoalan-persoalan tersebut, Mendes PDTT memerintahkan Bupati/Wakil Bupati Sumbawa Barat untuk mendata dan memastikan produk unggulan mereka dapat berproduksi secara konsisten dalam skala yang lebih besar.
"Tolong kasih datanya ke Bupati/Wabub. Pak Wabub tolong kelompokkan saja. Di fokuskan saja, skalanya harus besar supaya dunia usaha bisa masuk. Jika setiap desa 10.000 hektar, bisa dibangun dryer di tengah-tengah kawasan perdesaan itu. Tadi kan ada desa yang potensi jagungnya 6.000 hektar, gabungin dengan desa lain. Tiap kawasan perdesaan harus 10.000 hektar, kita bantu juga pompanya. Kita kerja samakan dengan kementerian lain dan perbankan. Dengan skala besar, dunia usaha bisa masuk," katanya.
Baca juga:
BUMDes Aktif akan Dapat Nomor RegistrasiSejak dana desa digelontorkannya pemerintah pada 2015 hingga saat ini, dampak pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa kian terasa. Pada tahun 2019 mendatang, rencana pengalokasian dana desa yakni sebesar Rp. 83 Triliun.
Berdasarkan hasil survei Indobarometer, program nawacita ketiga pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu membanggun Indonesia dari pinggiran mendapat kepercayaan dari masyarakat. "Itu semua hasil kerja kerasnya kepala desa, kemudian dapat MURI karena mampu membangun infrastruktur terbanyak. Itu juga hasil kerja keras kepala desa," ujar Eko. (*)
