ARAH KITA | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Ditjen PDTU Fokus Kembangkan 22 Kabupaten Perbatasan

Selasa , 26 Februari 2019 | 23:08
Ditjen PDTU Fokus Kembangkan 22 Kabupaten Perbatasan
Foto: okezone.com (dive2explore)
POPULER

ARAHDESTINASI.COM: Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTU) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) tahun ini akan fokus membangun 22 kabupaten wilayah perbatasan.

“Kami telah memiliki program untuk mengembangkan daerah perbatasan Indonesia menjelang berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019,” ujar Direktur Pengembangan Daerah Perbatasan Ditjen PDTu Kemendes PDTT Endang Supriyani saat mewakili Dirjen PDTu Kemendes PDTT di hadapan 22 Kabupaten wilayah perbatasan yang hadir pada acara persiapan pelaksanaan fasilitasi pengembangan daerah perbatasan di Hotel Salak Bogor, belum lama ini.

Program yang yang dipersiapkan untuk wilayah perbatasan di antaranya penyediaan akses infrastruktur jalan, pengembangan sarana dan prasarana produk unggulan daerah perbatasan, penyediaan sarana air bersih, dan pembangunan embung.

Dari program tersebut Endang menyampaikan bahwa pada 2019 ini pihaknya akan fokus di 22 Kabupaten dengan menyiapkan infrastruktur jalan sepanjang 22 km. Selain itu juga penyediaan alat pendukung sarana dan prasarana produk unggulan kawasan perbatasan mulai dari perikanan, padi, jagung, rumput laut sampai dengan sagu serta minyak atsiri, penyediaan embung untuk mendukung produksi produk unggulan, serta penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat di perbatasan.

"Total dana yang digelontorkan sebesar Rp53,8 Miliar yang akan didanai dari APBN Kemendesa PDTT," katanya.

Endang berharap, program yang diberikan dalam segala bentuk fasilitas tersebut dapat sesegera mungkin dinikmati oleh masyarakat. Apalagi, sesuai dengan instruksi dari Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, seluruh pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa harus selesai bulan Maret 2019.

"Untuk itu perlu kerja sama yang baik dari rekan-rekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika masih ada yang belum melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan paling lambat pada Februari ini,” katanya.

Acara persiapan pelaksanaan fasilitasi pengembangan daerah perbatasan itu, turut dihadiri Bappenas, Kementerian PUPR, serta Bappeda dan OPD Terkait dari 22 Kabupaten Daerah Perbatasan. Di antaranya Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, Kapuas Hulu, Nunukan, Kupang, Alor, Sabu Raijua, Rote Ndao, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Pulau Morotai, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Raja Ampat, Supiori, Keerom, Pegunungan Bintang, Boven Digoel dan Merauke. (*)

KOMENTAR