ARAH KITA | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Penerapan CHSE Pendakian Gunung Masih Longgar

Rabu , 09 Juni 2021 | 14:10
Penerapan CHSE Pendakian Gunung Masih Longgar
Foto ilustrasi: Gunung Sumbing / Foto: Bayu Syaits, unsplash.com

ARAHDESTINASI.COM: Pandemi Covid-19 mengubah pengelolaan pendakian gunung di indonesia. Meski sudah lebih baik dibandingkan dengan situasi di awal pandemi, namun Ketua Harian DPP Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) Rahman Mukhis, menilai penerapan Clean, Health, Safety & Environment (CHSE) masih tergolong longgar.

“Penerapannya masih longgar, baik dari sisi wisatawan mau pun pengelola, misalnya terkait pengaturan kuota, penindakan aturan di lapangan dan sebagainya,” tutur Rahman kepada Arah Destinasi baru-baru ini.

Meski demikian, Rahman menilai pelaksanaannya sudah jauh lebih tertib dibandingkan dengan di awal pandemi. Rata-rata kuota pendakian saat ini berkisar antara 20 hingga 50 persen. Selain itu, ada yang mensyaratkan harus membawa surat antigen, tapi ada juga yang tidak. “Tergantung pengelolanya,” tutur Rahman.

Rahman melihat perlunya koordinasi agar bisa dilakukan pelayanan nasional terpadu secara online untuk destinasi wisata pendakian gunung.

“Sekarang ini belum terpadu. Perlu dipikirkan platform bisa melalui apps yang memuat destinasi-destinasi pendakian, info pemandu gunung, tour operator, layanan perizinan, persyaratan pendakian dan sebagainya. Kalau sistem registrasi online beberapa destinasi sudah melakukan. Tapi belum ada layanan terpadu secara nasional,” terangnya.

Rahman juga melihat perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana destinasi wisata pendakian gunung serta penyelenggaraan kegiatan wisata pendakian gunung yang berkelanjutan.

Sarana dan prasarana yang dimaksud, dicontohkan menyangkut shelter, pos-pos pendakian, toilet, papan informasi, pengamanan lintasan di titik-titik bahaya, jaringan komunikasi di wilayah gunung, hingga fasilitas medis.

Rahman juga menilai perlunya pengelolaan berkelanjutan, di antaranya bisa dilihat dari indikasi tata kelola destinasi, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya, lingkungan, dsb.

“Pelaksanaannya bisa beragam, misalnya melalui program pengembangan kapasitas bagi masyarakat pelaku wisata gunung, pelibatan masyarakat lokal sebagai mitra wisata pendakian, mendorong keberlangsungan usaha bagi masyarakat lokal, dan masih banyak lagi,” pungkasnya. (*)

KOMENTAR