ARAH KITA | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Work from Bali Upaya Pulihkan Ekonomi Pulau Dewata

Senin , 24 Mei 2021 | 20:39
Work from Bali Upaya Pulihkan Ekonomi Pulau Dewata
Foto: Dok Arah Destinasi

ARAHDESTINASI.COM: Bali menjadi provinsi yang terdampak pandemi paling parah. Di saat provinsi lain mulai pulih, pertumbuhan ekonomi Bali yang sangat tergantung pada pariwisata masih terkontraksi minus 9,85 persen pada kuartal pertama 2021.

Untuk membantu pemulihan ekonomi Bali, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan memindahkan 25 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berkantor di Bali atau work from Bali (WFB).

“Bali menghadapi tekanan yang luar biasa, butuh uluran tangan untuk memutar roda perekonomian yang selama ini tergantung pada pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara belum bisa diharapkan, dan kunjungan wisatawan nusantara sempat anjok saat larangan mudik, tapi saat ini untuk wisnus mulai bangkit kembali,” ujar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing, Senin (24/5).

Sandiaga meyakini gerakan WFB bisa membantu perekonomian Bali. “Kemenparekraf sudah melakukan lebih dulu WFB kuartal pertama 2021. Hasilnya memuaskan, lebih produktif dan tetap efektif dan efisien,” ujarnya.

Dana Hibah
Pada kesempatan itu, Sandiaga menyinggung perkembangan dana hibah pariwisata yang sudah memasuki tahap finalisasi dan diharapkan bisa segera dieksekusi. Kemenparekraf, katanya mengajukan kenaikan dana hibah untuk mengcover biro perjalanan wisata, taman rekreasi, dan subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif lain yang belum tersentuh. Tahun ini besaran dana hibah yang diajukan sebesar Rp3,7 triliun.

“Bantuan dana itu akan diberikan dengan prinsip keadilan berbasis pajak, semisal berdasarkan pajak hotel dan restoran. Kami berharap dana hibah ini bisa membantu memulihkan paririsata dan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang untuk bertahan di masa pandemi,” ujarnya.

Karena itu, Sandiaga meminta kabupaten dan kota yang belum menyerahkan data, segera melengkapi dan menyerahkan agar saat dana hibah turun, pemberian bantuan bisa segera terealisasi.

“Masih ada beberapa kabupaten dan kota yang belum memberikan data, terutama berkaitan dengan BPJS Naker, dan data yang berkaitan dengan pajak,” tuturnya. (*)

KOMENTAR