ARAH KITA | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Pemerintah Terapkan PSBB di Jawa dan Bali

Rabu , 06 Januari 2021 | 19:32
Pemerintah Terapkan PSBB di  Jawa dan Bali
Foto: iqbal nuril anwar dari Pixabay

ARAHDESTINASI.COM: Pemerintah memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di daerah Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari untuk menyeimbangkan antara kesehatan dan aktivitas perekonomian.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto, mengatakan pengetatan pembatasan itu dilakukan jika kabupaten atau kota memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, sesuai dengan undang-undang yang sudah dilengkapi dengan PP 21 tahun 2020 tentang mekanisme pembatasan.

“Saya tekankan ini bukan pelarangan tapi pembatasan, dengan empat kriteria, yakni kabupaten atau kota yang memiliki rata-rata tingkat kematian di atas nasional atau 3%, tingkat kesembuhan di bawah kesembuhan nasional atau di bawah 82%, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional 14% dan keterisian ruang ICU dan isolasi di atas 70%,” tutur Airlangga dalam jumpa pers yang disiarkan secara virtual usai Rapat Kabinet Terbatas hari ini (6/1).

Airlangga menyebutkan pengetatan PSBB akan dilakukan di propinsi di Jawa dan Bali, karena memenuhi salah satu parameter dari kriteria yang ditetapkan.

DKI Jakarta bed occupancy rate di atas 70%, Banten bed occupancy rate di atas 70% kasus aktif dian kesembuhan di atas rata-rata nasional.

Bed occupancy rate Jawa Barat juga di atas 70%, Jatwa Tengah di atas 70%, kasus aktif di atas nasional, dan kesembuhan di bawah rata-rata nasional.

yogyakarta bed occupancy rate juga di atas 70%, kasus aktif di atas nasional dan kesembuhan di bawah rata-rata nasional. Jawa Timur bed occupancy rate di atas 70% dan tingkat kematian di atas nasional.

“Penerapan pembatasan akan dilakukan secara mikro, pemerintah daerah akan tentukan wilayah yang akan lakukan pembatasan dan itu di kabupaten atau kota yang berisiko tinggi,” ujar Airlangga yang juga ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Penerapan pembatasan itu menurut Airlangga meliputi beberapa hal, yakni pembatasan tempat kerja dengan melakukan work from home (wfh) hingga 70%.

Kegiatan belajar mengajar akan dilakukan secara daring, dan untuk sektor esensial terkait kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam aktivitas dan penerapan protokol kesehatan ketat.

Dilakukan pula pembatasan jam buka kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 dan untuk restoran 25% pemesanan makanan harus take away.

Kegiatan konstruksi bisa tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat, dilakukan pembatasan tempat ibadah sebesar 50% dengan protokol kesehatan lebih ketat.

“Untuk sementara fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya akan dihentikan, dan akan diatur kapasitas dan jam operasional moda transportasi,” paparnya.

Selama pembatasan 11-25 Januari 2021, mobilitas di Pulau Jawa dan Bali akan dimonitor secara ketat.

“Pemerintah akan melakukan pengawasan ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan dan meningkatkan operasi yustisi satuan pamong praja, aparat kepolisian dan unsur TNI sesuai amanat PP no 21 tahun 2020,” tegasnya. (*)

KOMENTAR