ARAH KITA | ARAH PROPERTI | ARAH POLITIK | ARAH DESA | SCHOLAE

Gugus Tugas Izinkan Pembukaan Kawasan Pariwisata Alam

Senin , 22 Juni 2020 | 22:37
Gugus Tugas Izinkan Pembukaan  Kawasan Pariwisata Alam
Foto ilustrasi: Putu Suardiana from Pixabay

ARAHDESTINASI.COM: Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengumumkan beberapa kawasan pariwisata akan dibuka secara bertahap, sebagai bagian dari dimulainya aktivitas berbasis ekosistem dan konservasi dengan tingkat risiko COVID-19 paling ringan.

Pembukaan kawasan wisata tersebut didasari pertimbangan keinginan masyarakat, diiringi persiapan-persiapan secara terukur dan terus menerus oleh pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

"Hari ini saya akan mengumumkan bahwa kawasan pariwisata alam akan dibuka secara bertahap," ujar Doni dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta.

Salah satu syarat dizinkan buka adalah kawasan wisata tersebut berada di Kabupaten/Kota zona hijau dan/atau zona kuning. Untuk zona lain akan diatur sesuai dengan kesiapan daerah dan pengelola kawasan.

Sedangkan jenis wisata yang diizinkan buka terdiri dari wisata bahari, konservasi perairan, wisata petualangan, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Margasatwa, dan Geopark.

Selain itu ada pariwisata alam non-kawasan konservasi antara lain kebun raya, kebun binatang, Taman Safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat.

Dalam keterangan tertulis, Doni memaparkan bahwa syarat lain yang harus dipenuhi adalah pembatasan jumlah pengunjung hingga maksimal 50% dari kapasitas normal.

Doni Monardo yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengatakan keputusan kapan pembukaan kawasan pariwisata alam yang berada di 270 Kabupaten/Kota zona hijau dan kuning, diserahkan kepada Bupati dan Walikota.

Pengambilan keputusan, tegasnya, harus melalui proses musyawarah dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang melibatkan pengelola kawasan pariwisata alam, Ikatan Dokter Indonesia di daerah, dan pakar epidemiologi.

Selain itu juga harus melibatkan pakar kesehatan masyarakat, pakar ekonomi kerakyatan, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat, tokoh pers, penggiat konservasi, dan dunia usaha khususnya pelaku industri pariwisata serta DPRD melalui pendekatan kolaborasi Pentahelix berbasis komunitas.

"Saya juga mengingatkan agar para Bupati/Walikota selalu melakukan konsultasi dengan Gubernur dan mengacu kepada regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat terkait kebijakan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19," jelas Doni.

Tahapan Prakondisi
Selain itu, pelaksanaan keputusan tersebut juga wajib melalui tahapan pra-kondisi yakni edukasi, sosialisasi, dan simulasi sesuai dengan kondisi kawasan pariwisata alam dan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.

Lebih lanjut, bagi pihak pengelola kawasan pariwisata alam harus menyiapkan protokol kesehatan dan manajemen krisis hingga ke tingkat operasional di tiap kawasan, serta melakukan monitoring dan evaluasi selama fase pra-kondisi dan fase implementasi.

Dalam hal ini, Doni juga meminta agar pemerintah daerah dapat memberikan rekomendasi kepada pengelola yang telah memenuhi protokol kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382 tahun 2020 mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Apabila dalam perkembangannya ditemukan kasus COVID-19 atau pelanggaran terhadap ketentuan di kawasan pariwisata alam, maka tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota akan melakukan pengetatan atau penutupan kembali setelah berkonsultasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Pusat. (*)

KOMENTAR